Ultimatum.id,MUARO JAMBl – Melalui keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No: 259/M/2013, Kawasan Situs Percandian Muaro jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) dengan satu ruang geografis mencapai 3.981 hektar. (16/8/22).
Demikian juga halnya dengan dinas pariwisata provinsi Jambi juga sudah mengajukan kawasan kompleks candi Muarojambi ke UNESCO sejak 2009 lalu, agar kawasan ini masuk dalam warisan dunia.dan semua persyaratan sudah terpenuhi,
Dan bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya pada (2/4/22) ke Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Candi Muaro Jambi Provinsi Jambi menyatakan bahwa, kawasan candi tersebut merupakan pusat pendidikan tertua di Asia.dan kelestariannya harus tetap dijaga.
Namun pelestarian situs sepertinya kini masih terusik dengan keberadaan perusahaan – perusahaan yang mendirikan Stockpile cangkang kelapa sawit dan batubara, yang lokasinya berada dalam wilayah cagar budaya itu, dan keberadaan perusahaan itu menjadi penghalang gagalnya kompleks Candi Muaro Jambi masuk menjadi sebagai warisan dunia.
Dan diketahui umum keberadaan Stockpile cangkang sawit dan batubara milik PT TGM lah yang diduga dituding menjadi penyebab gagalnya kompleks Candi Muaro Jambi masuk sebagai warisan dunia saat diajukan pada 2009 lalu.
Bahkan seperti pantauan dilokasi keberadaan pelabuhan seperti Stockpile cangkang dan batu bara. milik PT TGM, nyata-nyata masuk dalam kawasan cagar budaya situs candi Muaro Jambi.dan benar hingga kini masih beraktivitas.
Meskipun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan, juga sudah pernah memberikan peringatan, agar PT.TGM tersebut harus pindah, dan mencari lokasi baru sepertinya tidak indahkan pihak PT TGM.
Tidak hanya PT Tegas Guna Mandiri (TGM) namun juga ada PT Nan Riang Jambi. yang lokasinya di pinggiran aliran sungai Batang hari terpantau masih beroperasi, tepatnya stockpile milik PT TGM berhadapan langsung dengan situs candi Muarojambi.di seberang Desa Muaro Jambi kecamatan Maro sebo kabupaten Muaro Jambi.
Dan hingga kini tak ada tindakan lebih lanjut dari Pemda Muarojambi untuk melakukan pengusiran terhadap Perusahaan TGM yang terbukti berada di kawasan Candi Muarojambi ini, dan meskipun sudah ditetapkan harus pindah dan mencari lokasi baru.
Bahkan Instruksi tersebut juga tertuang dari hasil rapat akhir 2011 antara perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Sementara itu Yanto salah seorang pemerhati lingkungan provinsi Jambi menyebutkan,dalam hal ini tentunya sudah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah Kabupaten Muarojambi selaku pemilik wilayah, namun hingga kini tak kunjung terlaksana tidak ada tindakan tegas terhadap PT tersebut.
“Hanya saja hingga kini, pantauan dilokasi ada beberapa perusahaan terutama PT TGM, dan PT Ganesha milik pengusaha cina Edi Gunawan (Kimlay) masih beroperasi, tidak mengindahkan seruan menteri Luhut tersebut.dan kendatipun demikian, sepertinya Pemda Muarojambi tak berdaya untuk melakukan pengusiran,” Papar Yanto.
Dan menyikapi keberadaan Stockpile yang hingga kini masih beroperasi, dan meskipun sudah ada intruksi peringatan bahkan dari menteri ,namun perusahaan tersebut masih bandel tetap beroperasi di kawasan cagar budaya candi Muaro Jambi, yaitu masih adanya aktivitas dari PT TGM /PT Nanriang, Dirinya sudah mencoba meminta ke PJ Bupati untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Saya Sudah kirimkan pesan WhatsApp ke PJ Bupati untuk menindaklanjutinya, namun belum ada jawaban ,terkait kawasan cagar budaya candi Muaro Jambi ,ada beberapa perusahaan dikawasan cagar budaya yang belum indahkan seruan menteri, hingga kini tidak ada pemindahan lokasi dan Stockpile masih aktivitas. namun PJ Bupati belum menjawab pesan Saya seakan tidak berdaya menyikapi persoalan ini” Terang Yanto.
Sementara itu instansi terkait seperti Dinas lingkungan hidup kebupaten Muaro Jambi belum dapat dimintai keterangan terkait tindakan tegas apa yang akan di ambil terhadap Perusahaan yang masih beroperasi tersebut.
(Wahid).
