Ultimatum.id,JAMBI – Password atau kata kunci inflasi adalah daya beli masayarakat, kepastian suplay bahan produksi dan team pengendali maka intervensi atau campur tangan pemerintah menjadi kata kunci untuk mengendalikan inflasi, secara teori ekonomi inflasi harus dikendalikan bukan pada tinggi dan rendahnya inflasi.
Sepenggal kalimat diatas merupakan penjabaran dari amanat Pasal 15 juncto Pasal 16 Peraturan Daaerah Nomor 18 tahun 2013 tentang Perubahan Ke empat atas Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan salah satu penekanan akan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam yaitu Penyiapan, penyusunan dan pengolahan bahan-bahan pembinaan dan perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi serta pelaporan beberapa bidang yang merupakan sub bagian ruang lingkup biro dimaksud.
Tiga Penggalan suku kata kalimat diatas menarik untuk disimak yaitu perumusan kebijakan, pengendalian dan pemantauan. Rumusan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga rumusan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata rumusan adalah hasil merumuskan. Arti lainnya dari rumusan adalah rumus, atau identik dengan tata cara dalam menyelesaikan sesuatu persoalan.
Sementara Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan, sebagai pedoman untuk bertindak, dan dapat didefinisikan sebagai respon sesuatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah merupakan keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah – masalah publik, dimana terminologi kata publik dapat berarti masyarakat, perusahaan, negara atau sistem politik, dan administrasi.
Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan digunakan sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat.
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa salah satu pengertian kata pengendalian adalah sebagai pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.
Dalam ilmu manajemen, pengendalian merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yang dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan apabila ditemukan penyimpangan ataupun kesalahan dalam proses tersebut dapat segera diketahui dan dilakukan perbaikan. Dalam definisi itu terbaca secara jelas bahwa pengawasan (monitoring) merupakan bagian yang melekat pada pengendalian, dan kemampuannya tergantung pada kwalitas kemampuan kerja individu (kompetensi).
Regulasi sebagaimana Peraturan Daerah tersebut diatas merupakan alat utama dalam melakukan pengendalian, dengan begitu penyandang tanggungjawab amanat konstitusional dimaksud mampu mempergunakan kompetensi diri menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) agar Inflasi tidak menggerogoti kesejahteraan publik dengan kesimpulan bahwa dengan regulasi dan kompetisi terlahir situasi dan kondisi masyarakat Madani.
Oleh: Jamhuri
