Ultimatum.id,JAMBI – Permintaan Penjelasan dan/atau Konfirmasi maupun Klarifikasi seringkali disalah artikan oleh sejumlah kalangan dengan menghindari dan bahkan kadang-kadang terkesan dijadikan panggung populeritas yang biasanya dilakukan oleh oknnum Pejabat maupun Penyelenggara Negara, aksi kedua ini lazimnya dilakukan dalam rangka mencari perhatian masyarakat atau pemimpin dengan agar dapat dinilai sebagai orang hebat yang mempunyai kemampuan menghambat kinerja insan pers.
Semacam penerapan prinsip perlindungan terhadap prinsip oligarchy, yang hanya akan bertahan hidup dan tumbuh subur dalam ruang lingkup ketertutupan alias diam seribu bahasa, paham tersebut akan lumpuh dialam keterbukaan. Terbuka dalam segala aspek sendi-sendi kinerja Pemerintahan, baik tentang anggaran maupun tentang pengambilan suatu keputusan oleh Pemerintah dalam segala hal seperti perizinan dan lain sebagainya apalagi menyangkut tentang adat istiadat.
Tanpa disadari oleh oknum yang bersangkutan aksi tutup mulut dan aksi cari panggung tersebut sebenarnya menelenjangi dirinya sendiri kehadapan Publik bahwa sebenarnya yang bersangkutan adalah orang yang tidak layak menduduki jabatan apapun sebagai Pelayan Masyarakat, dengan memberitahukan kehadapan masyarakat umum jika sebenarnya oknum tersebut tidak mengerti dan memahami konsep Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), apalagi tentang Pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance), serta secara tidak langsung telah melakukan pemerkosaan terhadap kebebasan berpikir didalam koridor budaya konstitusional.
Ketentuan hukum yang setiap hari kerja digelutinya tak mampu dipahami untuk dijabarkan atau dengan kesan menjadikan seragam dinas, kedudukan dan jabatan hanya untuk dijadikan tameng sakti untuk menutupi ketidak mampuan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menerapkan norma dan/atau kaidah hukum.
Bahkan yang bersangkutan mengakui secara implisit jika tidak mengerti dan memahami tentang konsep Pers Libertarianisme yang mengajarkan bahwa sesungguhnya Pers bukan sebagai alat pemerintah akan tetapi sarana yang tepat untuk menyalurkan hati masyarakat untuk memberikan masukan dan mengawasi kinerja pemerintah agar pemerintah tidak bisa berbuat semena-mena. Setidak-tidaknya yang bersangkutan dan/atau Pejabat Negara/Daerah maupun Penyelenggara Negara memahami filosophy Napoleon Bonaparte : “Saya lebih takut menghadapi satu pena wartawan daripada seribu bayonet musuh.”
Bagi Napoleon Bonaparte sebagai Panglima Perang Perancis yang lebih membahayakan adalah wartawan, peluru-peluru yang ditembakkan wartawan adalah huruf-huruf yang membentuk kalimat. Pandangan beliau bedanya terletak pada titik sasaran, jika peluru timah panas mengenai dan membunuh pada badan, akan tetapi peluru wartawan adalah huruf yang membentuk kalimat dan sasarannya mengenai otak mengajak orang untuk berpikir dan menusuk hati menggugah perasaan.
