Illegal  Driling  Di Jambi Dikatakan Jamhuri ” Menjadi Ajang Turnament Petak Umpet. Ditpolairud Polda Jambi Amankan 10 Preman Pasar Angso Duo Lakukan Pungli Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ditlantas Polda Jambi ke Masyarakat Sambut HUT Lantas ke 67 MENGURAI CARUT MARUT HITAMNYA WARNA BATUBARA Gudang Minyak Ilegal Dibongkar Oleh Tim Gabungan Polresta Jambi, TNI, Denpom dan Pemkot

Home / Berita

Kamis, 18 Agustus 2022 - 21:03 WIB

AAUPB VERSUS KEBIJAKAN DAN KEPENTINGAN

Ultimatum.id, JAMBI – Sebagai akibat dari dianutnya konsepsi Negara Kesejahteraan (Welfare State) maka negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang salah satunya melalui pelayanan publik. Pergeseran konsepsi dari negara peronda (nachtwachters staat) ke konsepsi welfare state membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah.

Sementara pada konsepsi welfare state, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurs zorg), yang untuk itu kepada pemerintah telah diberikan kewenangan untuk campur tangan (staats bemoienis) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah dituntut untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat dengan tujuannya untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Berita Terkait  Ditreskrimum Polda Jambi Gelar Olah TKP Terkait Tewasnya Bocah Perempuan di IPAL

Keberadaan konsep negara kesejahteraan dengan tujuannya tersebut dalam rangka untuk melengkapi asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan perundangan – undangan yang berlaku. Memang dalam campur tangan tersebut tidak saja hanya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tanpa bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasar pada inisiatif sendiri.

Cara berpikir yang wajib dengan mengutamakan kualitas pelayanan, transparansi, integritas, kapasitas pengembangan kemampuan dan didukung oleh hal – hal lain yang bersifat non teknis tetapi sangat menunjang dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bagaimana pemerintah bekerja tetapi juga ditentukan oleh kebijakan yang diambil untuk kesejahteraan warga masyarakat.

Berita Terkait  Meski Lulus Sarjana Kedokteran, Safira Mampu Berkarya di Musik dan Keluarkan Single Lagu I Wanna Be Loved.

Kebijakan yang dilaksanakan pun tetap harus berdasarkan Azaz – Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (algemene begineselen van behoorlijk bestuur) dan serta semua jenis peraturan perundangan – undangan yang berlaku yang terlahir harus sesuai dengan perkembangan zaman guna untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak – hak individu. Sehingga tidak terwujud apa yang diungkapkan oleh Napoleon Bonaparte yang mengemukakan pendapat bahwa: “Pemimpin adalah Dealer Janji”.

Berita Terkait  Antara HGU dan Hak Gue Untung terselip CSR 

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa dalam paham negara hukum (Recht Staat) segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang – undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan dan prosedur (rules and procedures).

Share :

Baca Juga

Berita

Tergiur Nikah Dengan WNA, Anak Jangan Jadi Korban

Berita

134 Desa di Tanjab Barat Sudah Miliki Da’i Desa

Berita

Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Selama Tiga Bulan Kedepan. Ditlantas Polda Jambi Minta Masyarakat Manfaatkan Kesempatan Itu.

Berita

Warga Menilai Pemda Tanjabtim Terkesan Tutup Mata, Soal Konflik Agraria Yang Berkepanjangan Antara Petani Dengan 3 PT Besar.

Berita

Meriahkan HUT RI Ke-77, BPBD Muaro Jambi Rayakan Dengan Adakan Perlombaan Permainan Tradisional.

Berita

Ihsan Atlet FPTI Tanjabbar Berpeluang Ikuti Kejurnas di Ambon Maluku

Berita

KWALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KWALITAS RDP 

Berita

Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat,Kodim 0419 / Tanjab Gelar Pertandingan Olahraga dan Lomba pada perayaan HUT TNI ke-77,