Ketua Panwascam Maro Sebo Resmi Lantik 12 Orang PPKD Terpilih.  Sedan Plat Merah Alami Kecelakaan Di Kota Jambi, Didalamnya Ada Wanita Bugil Heboh Kabar Penculikan Anak di SD Pembengis Di Konfirmasi Polres Setempat.  Sebanyak 28  Calon PPKD Kecamatan Maro Sebo, Yang Lulus Seleksi Administrasi Akan Ikuti Wawancara. Miris..!! Siti Zubaidah,Guru PNS, Setelah Pensiun Tidak Mendapatkan Haknya,Dia Berharap Bantuan Dari Presiden

DPRD MUARO JAMBI

Home / Berita / Nasional

Senin, 15 Agustus 2022 - 14:08 WIB

Antara HGU dan Hak Gue Untung terselip CSR 

Ultimatum.id,JAMBI – Sejumlah kegiatan Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan oleh DPRD Provinsi Jambi beberapa waktu yang lalu mengungkap fakta tentang keberadaan Kebun Kelapa Sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan tanpa Hak Guna Usaha (HGU) serta indikasi HGU bodong (bermasalah) yang diperkirakan sebagai salah satu penyebab terjadinya komplik lahan antara Badan Hukum dengan warga masyarakat yang menyandang status sebagai petani.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dimaksud bukan sekedar Ruang Diskusi Pembenaran dan melahirkan rekomendasi wakil rakyat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi untuk melakukan tindakan atas temuan Panitia Khusus Komplik Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan salah satu rekomendasi menyangkut operasional perkebunan milik PT. Kaswari Unggul yang terletak di wilayah hukum Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berita Terkait  Waka I DPRD Bacakan Pleno Badan Kongres V saat Peringatan HUT Provinsi Jambi Ke- 66

Fakta lapangan menunjukan persoalan komplik lahan dan lahan berpotensi illegal di Provinsi Jambi tidak hanya Satu yang terjadi di Tanjung Jabung Timur, akan tetapi masih terdapat di sejumlah Daerah antara lain menyangkut lahan kebun kelapa sawit antara seperti lahan yang diklem sebagai HGU yang dimiliki oleh PT. Kirana Sekernan, PT. Brahma Bina Bakti, PT. Batang Hari Gembira Ria (BGR), PT Bukit Bintang Sawit (BBS) yang terletak di Kabupaten Muaro Jambi, dan IUP dan HGU lahan kebun kelapa sawit PT. Berkat Sawit Utama (BSU) , PT. Deli Muda Perkasa (DMP), PT. Pelindo Aneka Tani (PAT) di Kabupaten Batang Hari, PT Primatama Kreasi Mas (PKM), PT Bahana Karya Semesta (BKS) di Kabupaten Sarolangun dan beberapa persoalan menyangkut kebun kelapa sawit di daerah – daerah lainnya

Berita Terkait  Jembatan Penghubung 22 Desa Juga Antar Kecamatan Di Bahar Ambruk, Ketua DPRD Minta Pemda Segera Perbaiki.

Tidak diketahui secara pasti sejauh mana rekomendasi dimaksud memperhatikan dan/atau berpedoman pada seperangkat ketentuan peraturan perundang – undangan yang ditetapkan dan disyahkan serta diundangkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak – hak warga masyarakat dari tindakan – tindakan kesewenang – wenangan dari oknum – oknum berpikiran kotor dalam pelaksanaan usaha perkebunan kelapa sawit.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

LSM SEMBILAN Minta BPK Audit Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, Dan Akan Lapor Secara Resmi Ke APH

Berita

Terkait Pembangunan Jembatan Gantung Seponjen Yang Jadi Sorotan Anggota DPRD. Yultasmi Sebut Itu Hanya Diatas Panggung.

Berita

Truk Angkutan Batu bara Non BH,Dilarang Beroperasi Mulai 6 Februari

Berita

PT. JII JAMB BUKAN PANGGUNG POLITIK

Berita

Ditlantas Polda Jambi Akan Gelar Operasi Zebra Siginjai. Dimulai 3 Oktober Mendatang.

Berita

Pantai DI Kelurahan Senyerang Kembali Alami Abrasi.

Berita

HUT Ke-72 Pol Airud Polda Jambi,Gelar Kegiatan Kemanusiaan Donor Darah

Berita

Pangdam II/Swj Tinjau Karya Bakti Skala Besar Korem 042/Gapu