Setidaknya 12 Ruko Diperkirakan Ludes Terbakar Pada Peristiwa Tadi Malam BREAKING NEWS : Kebakaran Terjadi Lagi di Kuala Tungkal Terkesan Ada Pembiaran. Bertahun-tahun Aset Sejarah Kabupaten Muaro Jambi Dijarah. ANGGARAN DAN KEPANIKAN KEBIJAKAN PANIK Setelah Blokir Jalan Kemudian Di Buka Aparat. Lalu Warga Mudung Darat Gotong Royong Perbaiki Sendiri Jalan Yang Rusak.

Home / Berita

Jumat, 21 Oktober 2022 - 18:10 WIB

Diskusi Penataan Angkutan Batubara, Dirlantas Polda Jambi : Aplikasi Simpang Bara Solusi Agar Lebih Tertib 

Ultimatum.id,JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar diskusi penataan terkait angkutan batubara yang dihadiri langsung Gubernur Jambi DR H Al Haris, Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi dan para pengusaha tambang Batubara, Jum’at (21/10/22) bertempat di Hotel BW Luxury.

 

Dalam sambutannya Gubernur Jambi Al Haris mengatakan saat ini dari data yang disampaikan BPS bahwa ada perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jambi.

 

“Dan sektor yang masih bagus di sektor Pertambangan dan CPO,” katanya.

 

Adanya batubara di Jambi merupakan anugerah, karena tidak semuanya Provinsi di Indonesia mempunyai batubara diwilayahnya.

 

“Alhamdulillah Jambi masuk 5 besar yang ada batubara, tetapi anugrah yang diberikan untuk warga Jambi dan Indonesia. Tentunya ini harus dikelola dengan baik,” kata Gubernur.

Berita Terkait  Lahan Gambut Terbakar di Kumpeh Ilir Muaro Jambi, BPBD Turunkan Puluhan Personil

 

Orang nomor satu di Provinsi Jambi itu juga meminta Kadishub minta no lambung dan non BH agar diterapkan.

 

Sementara itu, Dir Lantas Polda Jambi Kombes Pol Dhafi menyebutkan terkait kuota tambang harus sesuaikan kelas jalan dan daya tampung atau kemapuan pelabuhan dalam bongkar muat di pelabuhan.

 

” Harus disesuaikan karena jika tidak sesuai maka akan terjadi kemacetan,” ujarnya.

 

Tidak hanya itu, dampak lain jalan rusak, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan banyak lagi.

 

Dir Lantas menambahkan, solusi yang kita berikan diantaranya adalah :

Berita Terkait  Ditlantas Polda Jambi Akan Gelar Operasi Zebra Siginjai. Dimulai 3 Oktober Mendatang.

 

1. Kita pasang cctv ,

2. Penempatan personel

3. Tanggung jawab stakeholder sesuai tupoksinya masing masing.

4. STOP & GO TIME 2. MANAGEMENT..( Pengaturan jam operasional buka dan tutup mobilisasi angk tambang )

5. Aplikasi Simpang Bara sebagai sarana kontrol jumlah angkutan batu bara dan akan di kembangkan dengan data valid kendaraan angkutan batu bara kedepan ( data plat bh dan non bh dalam waktu 1 bulan kedepan apabila aplikasi betul betul di fungsikan atau di terapkan baik di pintu tambang dan di pintu pelabuhan ).

 

Selain itu, kita juga meminta kepada Dishub agar laksanakan penindakan tegas terkait parkir liar dan pengelolaan parkir karena kendali arus angkutan batu bara kepolisian sudah dan terus berbuat.

Berita Terkait  HUT Ke-72 Pol Airud Polda Jambi,Gelar Kegiatan Kemanusiaan Donor Darah

 

” Kalau semua pilar yang wenang tersebut saling support maka kemacetan angkutan batubara tidak akan terjadi lagi,” lanjut Kombes Pol Dhafi.

 

Intinya tujuan aplikasi Simpang Bara untuk mengumput data angkutan batubara yang keluar dari mulut tambang dan masuk ke pelabuhan bongkar muat ,sehingga sesuai dengan data keluar masuknya.

 

” Jika sesuai antara keluar dan masuk angkutan batubara maka tidak akan terjadi kemacetan dijalan, ” pungkas Kombes Pol Dhafi. (Dhea)

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Tidak Ada Surat Hibah.Kantor PWI Jambi Masih Berstatus Aset Pemprov.

Batanghari

Ditreskrimsus Polda Jambi Amankan 3 Pelaku PETI

Berita

MANUSIA ADALAH SEPERTI HEWAN YANG BERMASYARAKAT

Berita

Terkait Jalan Rusak Sebabkan Kemacetan Angkutan Batu Bara, Polda Jambi Dorong Pemprov Cari Solusi

Berita

Ketua DPRD Muaro Jambi, Yuli Setia Bakti Pimpin Rapat Paripurna Istimewa Di Hari Jadi Kabupaten Yang Ke-23

Berita

Peresmian Ground Breaking Jalan Khusus Batubara Dihadiri Danrem 042/Gapu.

Berita

Tergiur Nikah Dengan WNA, Anak Jangan Jadi Korban

Artikel

REZIM PANIK Tak Mampu Capai Tujuan. Menciptakan Suasana Perasaan Menikmati Kehadiran Pemerintah.