DPRD Muaro Jambi Gelar Rapat Paripurna Dan Setujui Ranperda Disahkan Menjadi Perda.  Bupati Anwar Sadat Hadiri Pengajian Akbar Di Desa Tanah Tumbuh Ketua Panwascam Maro Sebo Resmi Lantik 12 Orang PPKD Terpilih.  Sedan Plat Merah Alami Kecelakaan Di Kota Jambi, Didalamnya Ada Wanita Bugil Heboh Kabar Penculikan Anak di SD Pembengis Di Konfirmasi Polres Setempat. 

DPRD MUARO JAMBI

Home / Berita

Sabtu, 13 Agustus 2022 - 16:06 WIB

HGU dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Negara

Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Tujuan Negara tidak akan pernah tercapai selama pemahaman terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD’45 masih bersifat multi tafsir. Sejumlah ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah terkesan hanya merupakan ornamen hiasan keberadaan dan kedaultan pemerintah.

Khususnya dalam pemanfaatan aset negara/daerah berupa tanah jauh dari konsef – konsef negara kesejahteraan (Welfare Staat), dengan kesan aset negara diperuntukan bagi golongan tertentu dengan tolak ukur kedekatan dengan oknum tertentu.

Berita Terkait  ANGGARAN DAN JANJI MERUBAH NASIB 

Sebagai negara hukum ulah oknum membuat hukum hanya sebagai hiasan tanpa mampu berbuat melindungi hak – hak masyarakat yang layak dan pantas untuk mendapatkannya dari negara, dan hanya dijadikan pemenuh persyaratan administrasi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Dari sini lahirlah hak – hak over kafasitas pemegang hak pemberian HGU dimaksud tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Contohnya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 75 tahun 1984 tentang pencadangan Lahan Perkebunan Tebu seluas 21.000 Ha (Dua Puluh Satu Ribu Hektar), tidak menghasilkan satu batang tebupun, bahkan di hamparan lahan yang terletak di Kecamatan Sungai Gelam sampai ke Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tersebut tumbuh subur Kelapa Sawit milik sebuah korporasi sebagai pemegang HGU.

Berita Terkait  AKBP Padli, SH, S.IK, MH Resmi Jadi Kapolres Tanjabbar setelah Sertijab. 

Disamping itu pada kawan lahan dimaksud juga terdapat lahan perkebunan Sawit yang ditetapkan sebagai lahan milik Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Jambi seluas lebih kurang 1200 Ha (Seribu Dua Ratus Hektar). Sampai dengan saat ini masyarakat dan PNS anggota KPN dimaksud tidak pernah mengetahui secara persis manfaat dari kebun – kebun dimaksud.

Berita Terkait  Ulil Amri:Serapan Anggaran Tidak Boleh Terlambat. OPD Cepat Selesaikan Dokumen Administrasi DPA. Dan PJ.Bupati Segera Laksanakan Pelantikan. 

Sepertinya mimpi indah tentang peranan pihak berkompeten dengan tupoksi meningkatkan perekonomian masyarakat masih tetap akan berlangsung dengan tanpa limit atau tidak akan pernah berakhir selama pihak berkompeten dimaksud masih terlena dengan indahnya kedudukan dan jabatan.

Oleh : Jamhuri

 

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Seolah Kebal Hukum.Judi Sambung Ayam Di TANJAB Menjamur. Bandar Pakai Jasa Preman Intimidasi Wartawan

Berita

BPBD Muarojambi Sosialisasi Bersama Penyuluh Ahli Muda KPP Tentang Perpajakan.

Batanghari

Ditreskrimsus Polda Jambi Amankan 3 Pelaku PETI

Berita

Petani Karet Kabupaten Muaro jambi Menjerit. Harga Karet Anjlok Sejak July 2022. 

Berita

Ditreskrimum Polda Jambi Gelar Olah TKP Terkait Tewasnya Bocah Perempuan di IPAL

Berita

BREAKING NEWS : Perumahan BTN Permata Hijau Kuala Tungkal Dilalap Si Jago Merah. 

Berita

Polisi Kawal Ketat Detik-detik Kenaikan BBM Subsidi,Di SPBU Desa Muntialo 

Berita

Sebayak 121 PNS di Tanjabbar Terima Penghargaan Satyalencana Karya Satya dari Presiden