Illegal  Driling  Di Jambi Dikatakan Jamhuri ” Menjadi Ajang Turnament Petak Umpet. Ditpolairud Polda Jambi Amankan 10 Preman Pasar Angso Duo Lakukan Pungli Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ditlantas Polda Jambi ke Masyarakat Sambut HUT Lantas ke 67 MENGURAI CARUT MARUT HITAMNYA WARNA BATUBARA Gudang Minyak Ilegal Dibongkar Oleh Tim Gabungan Polresta Jambi, TNI, Denpom dan Pemkot

Home / Berita

Sabtu, 13 Agustus 2022 - 16:06 WIB

HGU dan Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Negara

Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Tujuan Negara tidak akan pernah tercapai selama pemahaman terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD’45 masih bersifat multi tafsir. Sejumlah ketentuan peraturan perundang – undangan dalam pengelolaan barang milik negara/daerah terkesan hanya merupakan ornamen hiasan keberadaan dan kedaultan pemerintah.

Khususnya dalam pemanfaatan aset negara/daerah berupa tanah jauh dari konsef – konsef negara kesejahteraan (Welfare Staat), dengan kesan aset negara diperuntukan bagi golongan tertentu dengan tolak ukur kedekatan dengan oknum tertentu.

Berita Terkait  Gratis!!! Warga Jambi Dapat Saksikan Pagelaran Seni budaya Lokal Lesung Luci. Di Taman Budaya Jambi

Sebagai negara hukum ulah oknum membuat hukum hanya sebagai hiasan tanpa mampu berbuat melindungi hak – hak masyarakat yang layak dan pantas untuk mendapatkannya dari negara, dan hanya dijadikan pemenuh persyaratan administrasi kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Dari sini lahirlah hak – hak over kafasitas pemegang hak pemberian HGU dimaksud tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Contohnya Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 75 tahun 1984 tentang pencadangan Lahan Perkebunan Tebu seluas 21.000 Ha (Dua Puluh Satu Ribu Hektar), tidak menghasilkan satu batang tebupun, bahkan di hamparan lahan yang terletak di Kecamatan Sungai Gelam sampai ke Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tersebut tumbuh subur Kelapa Sawit milik sebuah korporasi sebagai pemegang HGU.

Berita Terkait  Terkait Sampah. Kadis PERKIM Panggil Perwakilan KSM TPS 3R Perumahan Aurduri Permai.

Disamping itu pada kawan lahan dimaksud juga terdapat lahan perkebunan Sawit yang ditetapkan sebagai lahan milik Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur Jambi seluas lebih kurang 1200 Ha (Seribu Dua Ratus Hektar). Sampai dengan saat ini masyarakat dan PNS anggota KPN dimaksud tidak pernah mengetahui secara persis manfaat dari kebun – kebun dimaksud.

Berita Terkait  Polsek Mestong Adakan Mediasi. Namun Tetap Saja Tuntutan SPTN Agar Dapat Bekerja Tak Di Penuhi Pihak PT SIP.

Sepertinya mimpi indah tentang peranan pihak berkompeten dengan tupoksi meningkatkan perekonomian masyarakat masih tetap akan berlangsung dengan tanpa limit atau tidak akan pernah berakhir selama pihak berkompeten dimaksud masih terlena dengan indahnya kedudukan dan jabatan.

Oleh : Jamhuri

 

Share :

Baca Juga

Berita

Konferprov PWI Jambi Makin Kacau Banyak Peserta Walk Out.PWI Pusat Dinilai Tidak Profesional.

Berita

Aksi Sosial Anak TK Islam Al-Falah Jambi Tarik Perhatian Para Pengguna Jalan

Berita

Pererat Silaturahmi Dengan Masyarakat,Kodim 0419 / Tanjab Gelar Pertandingan Olahraga dan Lomba pada perayaan HUT TNI ke-77,

Berita

Stockpile PT.TGM Masih Beraktivitas Di Area Situs Cagar Budaya Candi Muaro jambi, Pemda Sepertinya Tidak Berdaya.

Berita

Ditreskrimsus Polda Jambi Tetapkan 7 Tersangka Korupsi Pembangunan Puskesmas di Desa Bungku

Batanghari

Ditreskrimsus Polda Jambi Amankan 3 Pelaku PETI

Berita

Soal Stockpile PT TGM Masih Beraktivitas Rd Jamhuri Menilai” Gelap Dan Hitamnya Warna Perizinan Di Muaro Jambi.

Berita

HUT Lantas ke 67, Dirlantas Polda Jambi Turut Ringankan Beban Masyarakat Terdampak Kenaikan BBM