LHP BPK-RI Di DLH & PDAM Tirta Mayang Jambi Jadi Sorotan Aktivis. itu Audit Khusus Kepentingan.

Ultimatum.id,JAMBI –Lagi tuwai  sorotan dari Aktivis.Kinerja  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempunyai tugas pokok antara lain yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, (03/0225)

Tidak hanya itu BPK juga dapat memeriksa Lembaga Negara lainnya,seperti Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara,Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah maupun lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kepada media ini,Jamhuri selaku Direktur eksekutif LSM 9 Jambi dengan tegas menyebutkan bahwa, Pemeriksaan oleh BPK tidak hanya mencakup dalam Pemeriksaan terhadap laporan Keuangan negara saja, namun juga Pran serta BPK dalam Pemeriksaan Kinerja.

Namun demikian kinerja BPK di provinsi Jambi kali ini mendapat sorotan tajam dari Aktivis Jambi, Dirinya menilai jika kerja BPK juga turut disertakan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Terutama seperti yang telah dilakukan terhadap pengelolaan retribusi persampahan yang dilakukan oleh PDAM Tirta Mayang bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, audit BPK sangatlah disayangakan

“Belakangan ini BPK telah mengungkap adanya kelalaian pada pihak DLH saja akan tetapi amat disayangkan BPK terkesan pilih kasih dalam melakukan tugas pemeriksaan yang menjadi hak jabatan “Kata Jamhuri.

Tidak hanya itu sambung Jamhuri, akan tetapi BPK tidak sama sekali menyebutkan tentang hasil Audit pada PDAM Tirta Mayang menyangkut tentang pelaksanaan pengelolaan retribusi persampahan tersebut.

“Fakta sebagaimana pada Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut menimbulkan kesan terdapat manuver politik dalam kegiatan audit yang dimaksud,seakan-akan LHP pesanan, atau seperti wujud lain agenda Politik.” Jelasnya.

Padahal dasar daripada penetapan tarif retribusi yang dimaksud yaitu dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum.

Disamping Peraturan Daerah tersebut, pengelolaan Keuangan Daerah juga diatur dengan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Petunjuk  teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Itu artinya kedua belah pihak tersebut (DLH juga PDAM-TM) adalah sama-sama sebagai subyek hukum dari kedua instrumen hukum yang dimaksud yaitu Peraturan Mendagri dan Peraturan Daerah Kota Jambi.” Jelasnya.

Di juga menyebutkan,bahwa Secara normatif keduanya baik DLH maupun PDAM Tirta Mayang mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama,untuk melaksanakan sifat-sifat hukum pada kedua aturan tersebut.

“BPK juga tidak atau belum memberikan penjelasan apakah ada upaya dari unsur pimpinan ataupun jajaran direksi PDAM Tirta Mayang untuk melaksanakan kedua amanat konstitusional.”Sampainya.

Seperti bagaimana atau sejauh mana sinkronisasi antara setoran ke Kas Daerah dengan besaran nilai pungutan yang dilakukan terhadap masyarakat pelanggan.

(LHP) tersebut sepertinya dapat diprediksi belum memberikan penjelasan menyangkut kegiatan pembentukan Satuan Tugas penanganan kebocoran air,dan kegiatan pengadaan barang berupa bahan kimia,yang keduanya telah di laporkan oleh masyarakat dan telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian (Poltabes) maupun Kejaksaan (Kajari).

Persoalan berikutnya yang kiranya belum sama sekali tersentuh oleh BPK-RI Perwakilan Jambi, supaya agar dilakukannya pemeriksaan dengan tujuan khusus (Audit Investigasi) sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (3) U,U Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

“Yaitu dengan melakukan pemeriksaan terhadap pembelian sebidang tanah bagi kepentingan pembangunan Intek PDAM milik Pemkot tersebut, dan audit khusus bagi pelaksanaan pembangunan sendiri.Pembangunan yang sempat mendapat penolakan dari warga masyarakat setempat (Warga Kelurahan Bagan Pete).” terang Jamhuri.

Lanjutnya lagi,berawal dari penolakan oleh warga masyarakat tersebut kiranya perlu pendalaman menyangkut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari transaksi jual beli tanah yang dimaksud.

Kemudian BPK sebagai penerima amanah konstitusional tentunya masarakat berharap sipaya BPK benar-benar profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana mestinya.

“Agar kredibilitas dan akuntabilitas para pelaksana Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) bisa terwujud secara nyata sesuai dengan ekspektasi (harapan) masyarakat.”Pungkasnya.

(Wahidd)