Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Macet itu adalah anugerah Tuhan kepada Pemerintah khususnya Gubenur Provinsi Jambi yang wajib di syukuri.
Melalui kemacetan Tuhan menegur Gubernur Jambi untuk bisa menggunakan nalar dan nurani serta pikiran untuk mewujudnyatakan bentuk campur tangan pemerintah mencapai tujuan negara.
Kebijakan Gubernur tidak cukup sebatas retorika dan sekedar legitimasi kekuasaan semata, yakinlah selama Pemerintah tidak mampu berbuat jujur dan saling menyalahkan dan lempar tanggungjawab maka selama itu pula persoalan angkutan batu bara tidak akan pernah selesai.
Disinilah letak persoalannya jika Gubernur membutuhkan peranan pikiran kabinet dan Gubernurnya sendiri yang harus cerdas yang bisa menterjemahkan petunjuk Tuhan akan gejolak masalah sosial.
Dimana jika dicermati secara mendalam kemacetan itu adalah suatu pertanda tentang adanya kemacetan cara berpikir Pemerintah.
Sebab Tuhan memberikan petunjuk hanya kepada orang-orang yang bisa berpikir, karena konteksnya persoalan Sumber Daya Alam dan Pemasukan Kas Negara tentunya yang diberi teguran oleh Yang Maha Kuasa adalah yang mempunyai hak dan kewenangan serta tanggung jawab dalam mengurusi urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
Disinilah letaknya para abdi masyarakat harus mampu menggunakan Norma, Nalar dan Nurani, disatu sisi ada kepentingan Pemasukan Uang Negara, disisi lain ada kepentingan umum ataupun hajat hidup orang banyak, jangan sampai kebutuhan masyarakat menjadi sesuatu obyek yang terpaksa harus di korbankan.
Jadi bukan sekedar retorika dan legitimasi kekuasaan semata. Akan tetapi harus bisa berpikir seberapa besar kerugian masyarakat baik moril maupun materil, jika dibandingkan keuntungan segelintir pelaku usaha batubara.
Tidak hanya masyarakat sipil yang menjadi korban akan tetapi termasuk pihak Kepolisian khususnya jajaran Satlantas Polda Jambi harus piket selama 24 jam, untuk menjaga jalanan di dalam Kota Jambi.
Sebenarnya Pemerintah bukan tidak mampu dan mengerti tentang hak dan kewenangan Pemerintah, dalam persoalan ini Pemerintah Provinsi Jambi terkesan menerapkan konsep Oligarki Murni.
Hal mustahil seorang Gubernur dan Kabinetnya tidak mengerti azaz-azaz hukum tata negara, yang mengamanatkan dalam keadaan tertentu pemerintah dapat melakukan upaya paksa.
Melalui kemacetan ini Tuhan mengingatkan Gubernur bahwa tidak gampang untuk mempertanggungjawabkan
jabatan sebagai seorang Kepala Daerah, dimana yang bersangkutan harus mampu melihat tanggungjawab moril dan rasa malu atas tingkat kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara yang sulit untuk meningkat dan berkembang.
Salah satu indikatornya adalah kebutuhan akan lalu lintas, dimana sekarang bukan hanya jalan yang macet akan tetapi SPBU didalam Kota secara otomatis ikut macet yang endingnya sudah dapat dipastikan akan berpengaruh pada persoalan perputaran roda perekonomian atau perekonomian masyarakat.
Jangan sampai Provinsi Jambi berganti Slogan dengan sebutan Negeri sumber Macet. Bukan Jambi kalau tanpa macet.
Oleh: Jamhuri – Direktur Eksekutif LSM Sembilan.
