Ketua Panwascam Maro Sebo Resmi Lantik 12 Orang PPKD Terpilih.  Sedan Plat Merah Alami Kecelakaan Di Kota Jambi, Didalamnya Ada Wanita Bugil Heboh Kabar Penculikan Anak di SD Pembengis Di Konfirmasi Polres Setempat.  Sebanyak 28  Calon PPKD Kecamatan Maro Sebo, Yang Lulus Seleksi Administrasi Akan Ikuti Wawancara. Miris..!! Siti Zubaidah,Guru PNS, Setelah Pensiun Tidak Mendapatkan Haknya,Dia Berharap Bantuan Dari Presiden

DPRD MUARO JAMBI

Home / Berita

Rabu, 18 Januari 2023 - 15:51 WIB

KEJUJURAN MENJADI UKURAN KETIDAKMAMPUAN

Penulis. Raden Jamhuri Direktur eksekutif LSM SEMBILAN

Penulis. Raden Jamhuri Direktur eksekutif LSM SEMBILAN

Ultimatum.id,JAMBI – Menyikapi berita yang diIansir oleh Jamberita.com edisi 17 Januari 2023 tentang persoalan seputaran RTH, saya pikir pihak PPK perlu diapresiasi karena telah berlaku jujur, sejujur – jujurnya kalau dirinya hanya sekedar badut kekuasaan kepentingan dan kepentingan kekuasaan.

Ungkapan tersebut sekaligus merupakan pernyataan kejujuran bahwa para oknum di pusaran kegiatan dimaksud tidak mengerti bagaimana memegang amanah rakyat di negara hukum yang menganut paham negara kesejahteraan (Welfare State).

Berita Terkait  Kesbangpol Jambi Lakukan Pengawasan Keberadaan WNA di Kabupaten

Hal itu terlihat dari ungkapan yang bernada ancaman dan persoalan alasan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan, itu merupakan pernyataan yang luar biasa jujur yang memberikan gambaran (ilustrasi) bagaimana para pemegang hak membuat kebijakan atau pengambil keputusan (Decision Maker) tidak mengerti tentang keabsahan hukum dan keabsahan perbuatan Pemerintah, yang merupakan bagian dari konsep Hukum Admistrasi Negara dan Hukum Tata Negara (HAN/HTN).

Saya pandang ancaman tersebut tidak lebih dari sekedar gertak sambal kehabisan cabe atau bagian utama dari panggung logika berpikir maju kebelakang yang mempertontonkan kehadapan publik tentang ketidak becusan managerial dan leadership pada kabinet Jambi Mantap.

Berita Terkait  Diduga Dibelit AS Mesin Kapal Saat Melaut, Nelayan Asal kelapa Gading Tewas

Sekaligus pernyataan perasaan kebal hukum dimana yang bersangkutan telah mewakili pihak pemegang hak untuk secara terang – terangan mengakui perencanaan kegiatan dimaksud tidak lagi perlu, mempergunakan kajian tekhnis dan kajian hukum (legal opinion) untuk sebuah kebijakan perencanaan oleh Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Berita Terkait  Sedan Plat Merah Alami Kecelakaan Di Kota Jambi, Didalamnya Ada Wanita Bugil

Juga merupakan pengakuan akan ketidak mampuan yang bersangkutan dalam memposisikan diri sebagai pejabat daerah/negara, hingga terkesan yang bersangkutan hanya merupakan badut lingkaran organisasi kekuasaan sebagaimana diatas.

Tak ada jalan lain demi dan untuk serta atas nama amanat rakyat, secara konstitusional APH wajib melakukan proses hukum sedini mungkin, agar tercipta suatu peradaban penegakan hukum dengan prinsip kalau tidak bisa menghormati setidak-tidaknya jangan melecehkan hukum.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

Kapolda Jambi Lebih memilih Tanpa Pengawalan Ketika Kunker Ke daerah.

Berita

4 Pelaku Pemain Judi Online Di Jambi Diamankan Satreskrim Polresta Jambi

Berita

Polda Jambi Berhasi Ungkap 82 Kasus Dari Januari- Agustus 2022

Berita

Proyek Stadion Tarif Internasional Pemprov Jambi Gagal. Dan Diwarnai Dengan Kegagalan lelang Tender

Berita

Diduga Informasi Bocor.Saat Digerebek Pemilik Gudang minyak ilegal Di Pijoan Tak Berhasil Ditangkap. 3 Ton Minyak Diaman.

Berita

Diduga Dibelit AS Mesin Kapal Saat Melaut, Nelayan Asal kelapa Gading Tewas

Berita

Gubernur Cup 2023, Team Sepak Bola Tanjabbar Siap Berikan yang Terbaik Dilaga Semifinal Lawan Merangin 

Berita

Dua warga Desa Langling Ditangkap Lantaran Curi 53 Jenjang Buah Sawit