Illegal  Driling  Di Jambi Dikatakan Jamhuri ” Menjadi Ajang Turnament Petak Umpet. Ditpolairud Polda Jambi Amankan 10 Preman Pasar Angso Duo Lakukan Pungli Ratusan Paket Sembako Dibagikan Ditlantas Polda Jambi ke Masyarakat Sambut HUT Lantas ke 67 MENGURAI CARUT MARUT HITAMNYA WARNA BATUBARA Gudang Minyak Ilegal Dibongkar Oleh Tim Gabungan Polresta Jambi, TNI, Denpom dan Pemkot

Home / Berita

Jumat, 12 Agustus 2022 - 19:54 WIB

KWALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KWALITAS RDP 

Ultimatum.id, JAMBI – Polemik yang ada dan terjadi pada rezim Jambi Mantap (2021 – 2024) diantaranya menyangkut tentang Janji Politik ataupun yang dikatakan sebagai program kerja dengan noumenclateur: Dua Miliar Satu Kecamatan (DUMISAKE) yang diperkirakan merupakan hasil penjiplakan terhadap konsep Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE) rezim Jambi Emas pada era kepemimpinan Hasan Basri Agus sebagai Kepala Daerah, persoalan Paket Multy Years yang direncanakan akan menelan biaya yang bersumber dari APBD mencapai angka nominal triliunan rupiah.

Berita Terkait  Barang Bukti Narkoba Dimusnahkan Polresta JAMBI Bersama BNN Jambi Dan

Persoalan berikutnya yaitu tentang Keabsahan Hukum dan serta Keabsahan Perbuatan Pemerintah khususya terkait Stadion bertaraf Internasional, berupa Dokumen Feasibility Studies (FS), yang terlahir bak undian lotre setelah Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi tahun 2022 telah disyahkan, dengan kekuatan sebagaimana sifat – sifat hukum mengikat, mengatur dan memaksa.

Dokumen FS dimaksud disampaikan dengan menyajikan 3 (Tiga) eksemplar yang memuat lokasi yang berbeda sebagai alternative untuk disetujui oleh para wakil rakyat yang layak untuk dinilai tidak memiliki kekuatan mengikat serta identik dengan arisan yang menggunakan system cabut undian atau semacam lotre. Pilihan dimaksud diperkirakan tidak menunjukan indikator peraihan score (nilai) kelayakan secara ilmiah dan profesional serta pemilihan yang tidak qualified.

Berita Terkait  Ihsan Atlet FPTI Tanjabbar Berpeluang Ikuti Kejurnas di Ambon Maluku

Ketiga jenis Dokumen FS dimaksud terlahir setelah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat oleh DPRD Provinsi yang berhasil mengungkap fakta bahwa Dokumen FS dimaksud belum ada pada saat penyusunan sampai dengan pengesahan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2022 tentang APBD Provinsi Jambi tahun 2022 dan baru akan disusun setelah RDP dilaksanakan.

Berita Terkait  Pria di Teluk Nilau Meninggal Gantung Diri di Kamar Mandi

Selanjutnya masih ada persoalan berikutnya yaitu tentang rendahnya serapan anggaran dimana sampai dengan tanggal 09 Juni 2022 baru terserap sebesar 23,52% (Dua Puluh Tiga Koma Lima Puluh Dua persen), yang diperkirakan kabinet rezim Jambi Mantap hanya memiliki kemampuan dalam mempergunakan anggaran rutin saja, yang tentunya akan menjadi penyebab tidak berjalannya roda perekonomian dan dengan segala akibat perekonomian dan status sosial masyarakat.

Share :

Baca Juga

Berita

Sambut HUT Lantas Ke-67 Dirlantas Polda Jambi Gelar Giat Car Free Day

Berita

Soal Stockpile PT TGM Masih Beraktivitas Rd Jamhuri Menilai” Gelap Dan Hitamnya Warna Perizinan Di Muaro Jambi.

Berita

KEPALA MAKAN DARI KEPALA

Berita

Stockpile PT.TGM Masih Beraktivitas Di Area Situs Cagar Budaya Candi Muaro jambi, Pemda Sepertinya Tidak Berdaya.

Berita

Ditpolairud Polda Jambi Berikan Bantuan Sembako Kepada Nelayan Di Sungai Batanghari

Berita

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Muaro Jambi Gelar Pisah Sambut.

Berita

PWI Pusat Akan Pimpin Konferensi PWI Jambi dan Juga Akan Dikawal Ketat DK PWI.

Berita

Peresmian Ground Breaking Jalan Khusus Batubara Dihadiri Danrem 042/Gapu.