LSM SEMBILAN Minta BPK Audit Anggaran Di RSUD Ahmad Ripin, Dan Akan Lapor Secara Resmi Ke APH

admin

- Redaksi

Rabu, 28 Desember 2022 - 00:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ultimatum.id,MUARO JAMBI –Terkait dugaan adanya anggaran tumpang tindih dan statement Jawaban Apipudin Kadinkes soal tidak ada pemanggilan BPK terhadap persoalan itu ditanggapi Raden Jamhuri Ketua LSM Sembilan Jambi,Da menilai jawaban Kepala Dinas Kesehatan tentang kapasitas dirinya sebagai Penggunaan Anggaran (PA) serta tentang sumber dana dan tentang pemanggilan BPK sepertinya agak lucu bin aneh dan terkesan mendahului pihak BPK, tentang mekanisme audit.(28/12/22).

“Jangan buru – buru berdalih dengan tidak ada yang dipanggil, mungkin proses auditnya masih berlangsung.” sampai Jamhuri.

Kepada Kadinkes Jamhuri juga menyarankan, Sebaiknya tungguh saja Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK jadi temuan atau tidak, serta yang paling bijak apa salahnya jika lebih membuka diri dengan duduk bersama dengan elemen masyarakat untuk ungkap fakta yang sebenarnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Harus ingat tak mungkin ada asap jika tak ada api, karena adanya fakta administrasi dimaksud syah-syah saja lahir praduga.” Jelasnya.

Berita Terkait  Sekda TANJABBAR Alami Musibah Kecelakaan Mobil, Di Jalan Lintas Betung.

Timpalnya lagi, Sebaiknya jangan biarkan selisih pendapat menjadi jurang pemisah antara organ pemerintah dengan masyarakat,segera akhiri polemik secara dewasa,

“Toh setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, secara konstitusional masyarakat berhak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah wajib membuka diri atas hak-hak masyarakat.” Paparnya.

Aktivis senior Jambi ini juga mengatakan, Sepertinya terkesan semakin tidak memberikan kepastian hukum tentang semua indikator kegiatan yang menjadi perhatian publik tersebut dan oknum yang bersangkutan terkesan jadi juru bicara pihak Rumah Sakit.

“BPK bukan Barisan Penguat Kekuasaan, dan Hukum jangan di analog kan dengan plesetan Hanya Untuk Kepentingan Untung Mutlak, jadi jangan dijadikan tameng untuk menutupi kehendak masyarakat mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya benar.’Sampainya.

Berita Terkait  Pemilik Warung Diduga Timbun BBM Ilegal Di Jaluko. Diamankan Polsek Jaluko dan Tim Rajawali

Secara Normatifnya Jamhuri juga menyinggung,bahwa keterangan yang berbeda-beda terkait sumber dana yang dipermasalahkan itu dana BLUD ataukah dari dana covid haruslah jelas, jika tidak maka seakan-akan ditengah-tengahnya hadir kebohongan,adalah merupakan induk dari segala induk kejahatan.

“Sebaiknya selaku pejabat publik sebelum memberikan keterangan pelajari dulu segala aspek menyangkut obyek pembicaraan terutama tentang regulasi dan segala aspek hukumnya.” Timpalnya.

Dia juga menyebutkan, jika ucapan adalah merupakan gambaran dari isi hati dan pikiran serta karakter individu pemberi keterangan atau sederhananya identik dengan pepatah yang mengatakan mulutmu harimau mu.

“Seharusnya sebagai pejabat Negara/Daerah, ingat dan tahu serta mengerti benar dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).” Imbuhnya.

Raden Jamhuri juga menyampaikan, jika Keterangan kepada publik pun juga menghendaki keabsahan hukum dan keabsahan perbuatan, negara ini menganut paham recht staat, jadi segala sesuatunya menghendaki dan didasari dengan dasar hukum.

Berita Terkait  Karo SDM Polda Jambi Buka Pelatihan Peningkatan Kemampuan Konselor Tahun 2024

“Serta harus memahami pepatah tak mungkin ada asap jika tak ada api, karena adanya fakta administrasi dimaksud sah-sah saja jika lahir praduga.” Tegasnya.

Dia juga berharap kepada pejabat publik, Sebaiknya jangan biarkan selisih pendapat menjadi jurang pemisah antara organ pemerintah dengan masyarakat, segera akhiri polemik secara dewasa, toch setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

“Secara konstitusional masyarakat berhak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah wajib membuka diri atas hak-hak masyarakat.”jelas Jamhuri.

Terkait persoalan dugaan tumpang tindih anggaran di RSUD Ahmad Ripin pihaknya juga tengah mengungpulkan semua faktanya agar bisa mengambil langkah hukum selanjutnya.

“LSM Sembilan akan minta pihak BPK lakukan audit investigasi dan setelah itu akan laporkan secara resmi ke Aparat Penegak hukum.(APH). Tutupnya.

(Team GJM)

Print Friendly, PDF & Email

Berita Terkait

LUSUHNYA KAIN BENDERA DI DEPAN HIDUNG PEJABAT    
R.JAMHURI,'” Aksi Unjuk Rasa Ribuan Pegawai Honorer Provinsi Jambi, Menakar Kadar Kesadaran Hukum Pemerintah.
REZEKI PEMULUNG DI LINGKARAN APBD
KEHANCURAN ETIKA DAN MORALITAS RUNTUHKAN KEKUASAAN
MENYIBAK TOPENG-TOPENG EKSEKUTIF TANPA MUKA
Polres Tanjab Barat berhasil amankan pelaku Begal Handphone di Jalan Sepi
Bupati Anwar Sadat Optimis Akatara Gas Facility Tingkatkan APBD dan Penuhi Kebutuhan Gas Masyarakat Tanjab Barat
Sentuhan Humanis Bupati Anwar Sadat, Bantu Janda Lima Anak Miliki Rumah Layak Huni
Berita ini 54 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Mei 2025 - 20:10 WIB

LUSUHNYA KAIN BENDERA DI DEPAN HIDUNG PEJABAT    

Jumat, 16 Mei 2025 - 14:48 WIB

R.JAMHURI,'” Aksi Unjuk Rasa Ribuan Pegawai Honorer Provinsi Jambi, Menakar Kadar Kesadaran Hukum Pemerintah.

Rabu, 14 Mei 2025 - 11:44 WIB

REZEKI PEMULUNG DI LINGKARAN APBD

Sabtu, 26 April 2025 - 17:53 WIB

KEHANCURAN ETIKA DAN MORALITAS RUNTUHKAN KEKUASAAN

Jumat, 25 April 2025 - 15:16 WIB

MENYIBAK TOPENG-TOPENG EKSEKUTIF TANPA MUKA

Kamis, 17 April 2025 - 08:52 WIB

Bupati Anwar Sadat Optimis Akatara Gas Facility Tingkatkan APBD dan Penuhi Kebutuhan Gas Masyarakat Tanjab Barat

Senin, 14 April 2025 - 08:26 WIB

Sentuhan Humanis Bupati Anwar Sadat, Bantu Janda Lima Anak Miliki Rumah Layak Huni

Senin, 31 Maret 2025 - 08:20 WIB

WAJAH-WAJAH PELACUR & PEMERKOSA BIROKRASI KEKUASAAN

Berita Terbaru

Berita

LUSUHNYA KAIN BENDERA DI DEPAN HIDUNG PEJABAT    

Kamis, 22 Mei 2025 - 20:10 WIB

Berita

REZEKI PEMULUNG DI LINGKARAN APBD

Rabu, 14 Mei 2025 - 11:44 WIB

Berita

KEHANCURAN ETIKA DAN MORALITAS RUNTUHKAN KEKUASAAN

Sabtu, 26 Apr 2025 - 17:53 WIB

Berita

MENYIBAK TOPENG-TOPENG EKSEKUTIF TANPA MUKA

Jumat, 25 Apr 2025 - 15:16 WIB