Ultimatum.id,MUARO JAMBI – Merujuk pada konsep menyangkut analisis terhadap ajaran filsafat Pragmatisme yang ditokoi oleh sejumlah nama, antara lain seperti Charles Sanders Peirce (1839-19I4), Willian James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), dan Richard Rorty (1931-2007), dengan berbagai pokok pandangan ataupun pemikiran yang mengajarkan tentang kebenaran dan manfaatnya antara lain seperti ungkapan “Kebenaran adalah manfaat dari sebuah tindakan atau perbuatan”, serta dengan kalimat lainnya; “Kebenaran adalah relatif karena setiap fakta baru akan memunculkan kebenaran baru yang pengujiannya melalui pembahasan diskusi.”
Sepertinya konsep diatas layak untuk diterapkan dalam menyikapi tentang kisruhnya persoalan kegiatan pertambangan di kawasan Desa dan Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi yang melahirkan langkah-langkah penegakan hukum serta menyeret nama – nama beberapa tokoh dan sosok Publik Pigur (artis papan atas), bahkan tidak menutup kemungkinan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh sejumlah oknum berkompeten di wilayah pemerintahan dan wilayah hukum lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apapun klasifikasi tindakan penegakan hukum yang dilakukan, baik itu dari perspektif hukum Lingkungan, hukum Perizinan, hukum Pajak, Hukum Administrasi Negara (HAN), Hukum Tata Negara (HTN) maupun Hukum Pidana, baik Pidana Umum maupun Pidana Khusus seperti indikasi Pengemplangan Pajak atau indikasi Penggelapan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang serta tidak menutup kemungkinan adanya indikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai Pidana Awal yang akan berakhir dengan pembuktian terhadap indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundry).
Apapun proses dan klasifikasi penegakan hukum yang dilakukan tetap berada di dalam ruang lingkup kebenaran bukan sekedar mencari dalil dan dalih serta alasan untuk menciptakan suatu pemikiran pembenaran. Supaya jangan adanya Cacat Logika atau dengan nalar yang sehat dan produktif. Dibalik upaya menemukan kebenaran dengan tanpa mengesampingkan kebenaran yang haqiki yaitu kebenaran dan keadilan atas keselamatan masyarakat yang merupakan keadilan yang tertinggi.
Terutama masyarakat generasi penerus bangsa pada priode berikutnya yang dengan terpaksa menikmati akibat dari perbuatan yang tidak mereka lakukan, mereka yang harus membayar mahal untuk menikmati keadaan lingkungan yang dibutuhkan untuk keseimbangan hidup diatas permukaan bumi ini.
Tidak perlu berlama – lama untuk merasakan perubahan terhadap lingkungan yang beritu sangat signifikan yang telah terjadi di kawasan-kawasan Pertambangan Batubara, seperti di kawasan daerah Sungai Gelam telah tercipta sejumlah Danau-Danau Dadakan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi masyarakat setempat yang saat ini terkesan hanya jadi penonton abadi tanpa harus mengerti kenapa harus terjadi seperti itu.
Dampak socialnya tidak hanya sebatas persoalan sebagaimana diatas akan tetapi juga terjadi terhadap ekosistem sejumlah flora dan fauna yang kehilangan habitatnya, jangankan untuk sepuluh atau lima belas tahun kedepan, saat ini saja tidak lagi dapat disaksikan indahnya kepakan sayap-sayap Capung menari-nari di padang rumput dan serta keindahan perpaduan warna sayap Kupu-Kupu dan serta indahnya suara nyanyian Penggeret menghibur telinga masyarakat.
Suatu Gambaran tentang Gagalnya Lembaga Negara dan/atau Instusi Pemerintahan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam menjaga kelestarian dan keseimbangan alam antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan hal yang teramat sangat penting adalah bagaimana kedua instusi pemerintah tersebut benar – benar menemukan kebenaran sebagaimana narasi awal tulisan ini (Filsafat Pragmatisme).
Ataukah mungkin kondisi tersebut memang merupakan suatu iyarat diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi orang – orang yang bisa berpikir dengan tanpa Cacat Logika dan/atau dengan Nalar yang sehat, bahwa di sana ada hal-hal yang keliru menyangkut legalitas kegiatan dan/atau alas hak dari pelaksanaan kegiatan dengan suatu perizinan, persoalan lingkungan dan lain-lain persoalan. Normativenya jika diawali dengan persoalan perizinan yang bermasalah tentunya akan diikuti dengan kesalahan-kesalahan lainnya.
Sekarang tinggal bagaimana Aparat Penegak Hukum agar bisa melihat kebenaran sebagaimana filosofi diatas dengan kembali mempergunakan hukum sebagai satu-satunya panglima tertinggi kekuasaan yang diawali dari mengungkap kebenaran menyangkut tentang perizinan, sampai keakar-akarnya termasuk melakukan kajian terhadap manifest, baik menyangkut tentang armada angkutan termasuk tentang legalitas pelabuhan yang dipergunakan untuk melakukan pengiriman barang hasil dari transaksi hasil tambang tersebut.
Serta menkaji terhadap baik sebagian maupun secara keseluruhan indicator-indicator yang menyangkut hukum Pajak, Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESMD) serta Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang, termasuk adanya kemungkinan praktek monopoli dari Hilir dan Hulu kegiatan tersebut. Dan agar benar-benar terwujud campur tangan pemerintah sebagai tindakan bagi pengaplikasian amanat Pasal 33 ayat (3) UUD’45.
Agar kawasan tersebut tidak menjadi sumber malapetaka khususnya bagi masyakakat setempat kiranya APH harus menjadikan daerah itu sebagai obyek utama dari penkajian untuk melakukan penegakan hukum. Hingga danau-danau dadakan yang luasannya diperkirakan mencapai puluhan hektar tersebut tidak menjadi hanya sebatas suatu misteri kelam kerajaan kegelapan, serta dengan tidak memaksa hukum menjadi alat kekuasaan dan mempertahankan kekayaan. Mungkin yang dimaksud dengan kata diskusi dalam kalimat filosofi tersebut adalah suatu proses pembuktian kebenaran di Lembaga Peradilan.
Oleh : Jamhuri – Direktur Eksekutive LSM Sembilan
