Ultimatum,id-Kuala Tungkal – Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan inklusif, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. H. Katamso, SA.,SE.,ME., menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap desa/kelurahan mendapatkan perhatian dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 serta Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang digelar di Balai Pertemuan Kantor Bupati, Kamis (20/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, serta selaras dengan prioritas nasional.
Membacakan sambutan Bupati, Wabup mengatakan, salah satu janji politik pemerintah daerah, yakni mengakomodir satu usulan desa/kelurahan hasil Musrenbang tingkat kecamatan dalam RKPD. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mendorong pemerataan dan keadilan pembangunan dari kota hingga desa.
“Melalui Musrenbang ini, kami ingin memastikan bahwa aspirasi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan tidak hanya didengar, tetapi juga direalisasikan dalam program pembangunan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kami kepada rakyat,” tegas Wabup.
Wabup menambahkan, pembangunan harus mencakup semua wilayah tanpa terkecuali. Dengan demikian, tidak ada lagi desa atau kelurahan yang tertinggal dalam proses pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
Selain itu, Wabup menegaskan bahwa tantangan dalam penyusunan RKPD tidak hanya terletak pada keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, tetapi juga pada kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Untuk menghadapi dilema tersebut, ia menekankan pentingnya pendekatan inovatif, efisiensi anggaran, dan sinergi antar-pemangku kepentingan.
Fokus utama pembangunan akan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta penguatan infrastruktur dasar.
“Kita harus bisa mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Wabup.
Wabup juga menitipkan harapan besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Kehadiran narasumber dari Bappenas diharapkan dapat membuka ruang bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk memperoleh perhatian lebih dalam rencana pembangunan nasional.
Sebagai bagian dari agenda, Wakil Bupati memberikan penghargaan kepada tiga kecamatan terbaik dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan. Kecamatan Muara Papalik dinobatkan sebagai juara I, disusul oleh Kecamatan Tungkal Ulu sebagai juara II, dan Kecamatan Tungkal Ilir sebagai juara III. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi signifikan mereka dalam memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
Acara tersebut juga diisi dengan empat sesi pemaparan materi strategis. Pertama, Bappeda Provinsi Jambi menyampaikan rancangan RKPD Provinsi Jambi Tahun 2026 serta Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Selanjutnya, perwakilan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi memaparkan rencana pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Sesi ketiga diisi oleh tim penyusunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memaparkan rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029. Terakhir, Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Bappenas hadir secara daring untuk menjelaskan arah kebijakan pembangunan nasional dan kewilayahan Provinsi Jambi, sekaligus menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung visi pembangunan nasional.
Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Daerah, perwakilan dari unsur Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pimpinan Instansi Vertikal, pihak perusahaan, para camat. Hadir pula, Bappeda Indragiri Hilir Riau.sulai
