Ultimatum.id,JAMBI – Dijadikan sebagai Agenda Nasional,hari ini Presiden RI Prabowo Subiyanto Resmi Melakukan Pelantikan kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah sebagai pemenang turnamen pengumpulan suara beberapa waktu yang lalu, (20/02/25).
Namun sayangnya kesakralan proses menghadirkan Tuhan sebagai saksi tersebut di nilai oleh Raden Jamhuri salah seorang Aktivis Provinsi Jambi, telah dinodai dengan penerapan pemikiran multy tafsir terhadap instrumen hukum.
Bahkan dengan tegas dia mengatakan terutama untuk untuk para Pejabat yang Ada di provinsi Jambi khususnya,
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Dia sepertinya pejabat daerahnya ramai-ramai telah sepakat dalam hal penodaan kesakralan instrumen hukum tersebut.
“Mereka sepertinya sepakat untuk mengabaikan amanat Point ke (2) Diktum ke (4) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.” Papar Jamhuri.
Lebih lanjut dia menjelaskan yang menjadi poin utamanya,Dimana kebijakan perintah internal Presiden tersebut memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (Lima Puluh persen).
“Sementara itu Pejabat Daerah Provinsi Jambi bahkan terkesan lebih mengedepankan budaya setor wajah cari muka,”Sebutnya.
Yang mana tindakan itu diikuti sepertinya dengan keyakinan jika melakukan penerapan budaya tersebut maka jabatan akan berada pada posisi terjamin aman.
“Padahal kehadiran Kepala Dinas dan Pejabat Esselon III dan IV sebagai penganut budaya sesat tersebut menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sebagai syarat guna menghalalkan penggunaan APBD” Tandasnya.
Parahnya lagi Kata Jamhuri,Walau tidak termasuk dalam daftar undangan resmi dari pemilik dan/atau penyelenggara hajatan (Presiden Prabowo Subiyanto),
“Akan tetapi kehadiran mereka lebih mengedepankan kebijakan sebagai penakluk atau setidak-tidaknya diyakini merupakan hierarki hukum yang tertinggi.” Ungkapnya.
Dia juga menjelaskan, tindakan itu merupakan suatu pandangan yang mengandung bahaya latin terhadap proses pencapaian tujuan negara sebagaimana amanat konstitusional, bahkan lebih cenderung berfungsi sebagai lahan subur bagi hidup dan tumbuh kembangnya budaya Pemerintahan Plutokrasi.
“Seakan-akan jika tidak melakukan ritual budaya yang dimaksud, terdapat kekhawatiran akan kehilangan jabatan dengan begitu akan berada pada posisi tarap hidup rendahan atau tidak dapat hidup enak dengan gaya hedon. “Paparnya.
Suatu sikap politik jabatan yang berlebihan dengan menerapkan pandangan pengkultusan (penokohan) yang berlebihan, seakan-akan penguasa adalah sumber jabatan dan kekuasaan adalah sesembahan tempat berlindung dan bernaung dari kemiskinan dan kehina-dinaan.
Editor :Wahid
Oleh. :Jamhuri-Direktur Eksekutive LSM Sembilan.
