Ketua Panwascam Maro Sebo Resmi Lantik 12 Orang PPKD Terpilih.  Sedan Plat Merah Alami Kecelakaan Di Kota Jambi, Didalamnya Ada Wanita Bugil Heboh Kabar Penculikan Anak di SD Pembengis Di Konfirmasi Polres Setempat.  Sebanyak 28  Calon PPKD Kecamatan Maro Sebo, Yang Lulus Seleksi Administrasi Akan Ikuti Wawancara. Miris..!! Siti Zubaidah,Guru PNS, Setelah Pensiun Tidak Mendapatkan Haknya,Dia Berharap Bantuan Dari Presiden

DPRD MUARO JAMBI

Home / Berita

Minggu, 4 September 2022 - 19:46 WIB

PENDAPATAN PRIBADI VS PENDAPATAN NEGARA

Ultimatum.id,JAMBI – Merujuk pada baik sebagian maupun secara keseluruhan kalimat yang tercantum pada konsiderant Undang – Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada huruf (b) Dictum Menimbang dengan amanat :”bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tertuang dalam peraturan dan ketentuan pelaksanaan yang berlaku selama ini belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi keuangan Negara.

 

Pada Batang Tubuh Undang – Undang itu sendiri memuat ketentuan tentang sanksi Pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (2), dimana ketentuan ancaman Pidananya sebagaimana yang diatur dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf (d) berupa kurungan penjara paling lama 6 (Enam) tahun dan denda paling banyak 4 (Empat) kali lipat dari total jumlah PNBP yang terhutang.

Berita Terkait  Akibat Gelapkan Uang Rp18 Juta. Oknum Polisi Polres Tebo Dimutasi

 

Terhutang berasal atau memiliki kata dasar yaitu Hutang. Terminologinya pertama kali digunakan pada abad ke 13 (Tiga Belas). Dimana terdapat berbagai pengertian tentang hutang yang diberikan oleh beberapa ahli dengan salah satunya sebagaimana yang terdapat pada buku Chariri dan Ghozali (2005 : 157), “hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang mendatang yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan ke entitas lain di masa mendatang sebagai akibat transaksi di masa lalu”.

Berita Terkait  Dir Lantas Polda Jambi Sampaikan Hasil Tujuh Hari Berjalan Operasi Zebra

 

Dalam konteks pengertian Hutang itu sendiri sehubungan dengan PNBP terdapat beberapa pihak atau entitas yaitu Negara secara tidak langsung sebagai Kreditur dan pihak wajib PNBP itu sendiri selaku Debitur. Berarti transaksi yang dilakukan tercatat dalam suatu clausul yang secara syah menurut hukum yang berlaku dan memiliki sipat mengikat bagi para pihak yang bertransaksi. satu dengan yang lainnya.

 

Sehubungan dengan HGU yang terindikasi bermasalah alias bodong yang didapat dari hasil perbuatan melawan hukum tentunya akan memunculkan pertanyaan bagaimana kata – kata hutang sebagaimana pengertian diatas akan dilekatkan pada hasil sesuatu perbuatan melawan hukum atau suatu kejahatan?

Berita Terkait  Ditreskrimum Polda Jambi Gelar Olah TKP Terkait Tewasnya Bocah Perempuan di IPAL

 

Dua jenis perbuatan yang berbeda ranah hutang piutang perbuatan hukum perdata sementara HGU illegal masuk pada ranah Pidana, dimana adanya perbutan menguasai dan mengelola Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dengan tanpa hak yang diberikan oleh negara. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan disadari diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudnyatakan tujuan campur tangan pemerintah dalam mencapai tujuan negara memajukan kesejahteraan umum.

Print Friendly, PDF & Email

Share :

Baca Juga

Berita

BREAKIG NEWS : Di Muara Kampung Laut Tanjab Ada Tongkang Bermuatan Alat Berat Terbakar

Berita

KEPALA MAKAN DARI KEPALA

Berita

Sambut HUT Ke-67 Lalu Lintas  Bhayangkara, Ditlantas Polda Jambi Gelar Syukuan.

Berita

PNBP dan BPHTB yang TERCECER

Berita

ANGGARAN DAN KEPANIKAN KEBIJAKAN PANIK

Berita

Sebanyak 28  Calon PPKD Kecamatan Maro Sebo, Yang Lulus Seleksi Administrasi Akan Ikuti Wawancara.

Berita

Barang Bukti Narkoba Dimusnahkan Polresta JAMBI Bersama BNN Jambi Dan

Berita

BPBD Muarojambi Beeupaya Usulkan Langsung Dibawah Naungan BNPB Pusat.