Ultimatum.id,TANJABBAR – Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag meminta kepada TPID dan Satgas Pangan Tanjabbar untuk saling berkoordinasi dalam upaya menekan Inflasi.
Hal tersebut diperintahkan Bupati saat usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 secara zoom meeting yang juga di ikuti Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia, Senin (09/01/23).
“Dalam rangka menekan laju inflasi, Pemkab Tanjabbar telah melakukan giat penanaman cabai, dan juga memaksimalkan pemanfaatan lahan penanaman padi,” tutur Bupati.
“Kepada TPID dan Satgas Pangan Tanjab Barat untuk dapat saling berkoordinasi guna menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi yang menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Rakornas yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan bahwa peran Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam rangka mengendalikan angka inflasi nasional.
Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag Bupati Tanjabbar saat mengikuti rapat koordinasi nasional guna mengendalikan angka inflasi nasional.
“Dalam pengendalian inflasi diperlukan kerjasama dari seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ujar Mendagri.
“Peran Pemerintah Daerah sangatlah penting, ini terbukti di Bulan September angka inflasi mencapai 5,95%, di Bulan Oktober turun menjadi 5,71%, Bulan November 5,42% dan di bulan desember naik sedikit mencapai 5,51% hal naik karena ada Nataru,” terang Tito.
Dalam arahannya, Mendagri juga meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk tetap konsisten dan mendukung dalam mengendalikan harga barang jasa yang disebut indikator inflasi.
“Kepada Kepala Daerah harus dapat memanfaatkan secara maksimal satgas pangan dan Tim Pengendali Inflasi Daerah,” pungkasnya.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono menyampaikan upaya yang dilakukan dalam pengendalian harga komoditas diantaranya memperkuat pengelolaan komoditas volatile foods.
“Menjaga ketersediaan komoditas pangan yang dihasilkan dari luar daerah melalui pengadaan pasokan antar Provinsi dan Menciptakan kemandirian pangan serta melakukan upaya mengurangi ketergantungan impor bahan pangan dengan menciptakan barang substitusinya,” jelas Kepala BPS.
Selain itu, Bapanas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi, I Gusti Ketut Astawa mengharapkan agar Pemerintah Daerah, Satgas Pangan dan Stakeholder lainnya untuk menjaga ketersediaan pangan dan kelancaran distribusi menjadi fokus utama dalam pengendalian inflasi.
Dirinya juga menyebutkan agar mengalokasikan dan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan pengendalian inflasi seperti Operasi/Pasar Murah, Subsidi Angkutan, Subsidi Pangan dan kerja sama antar daerah.
“Melanjutkan Gerakan Menanam untuk komoditas pangan yang mudah dihasilkan sendiri, terutama mengantisipasi cuaca ekstrim,” ungkapnya
Ia menegaskan, Pemda yang memiliki Pasar Induk perlu melakukan monitoring pasokan secara kontinyu. Termasuk mengidentifikasi asal pasokan dan kendala yang dihadapi, serta melakukan Pengawasan implementasi KPSH/SPHP beras.
Rakor yang di ikuti dari Rumah Dinas Bupati tersebut turut dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kepala OPD terkait yang membidangi urusan pertanian, perdagangan, keuangan, sosial, perhubungan, perencanaan pembangunan daerah, PUPR dan Statistik.
(Sulaiman).
